2013: Tahun (Panas) Politik

Oleh: Tomi Wardanathn politik

Banyak kalangan yang menyatakan bahwa 2013 merupakan Tahun Politik. Berbagai akrobat partai politik akan mewarnai tahun ini, baik itu itu pencitraan ataupun strategi menjatuhkan lawan politik. Di sepanjang tahun ini masyarakat akan disuguhkan banyak kejutan politik menjelang pesta demokrasi 2014.

Penetapan tersangka Andi Malarangeng (AM) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka gaduhnya politik 2013 ini. AM ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait pengadaan peningkatan sarana prasana olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012. AM pun memutuskan untuk mundur dari jabatan Menpora, Sekretaris dan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD).

Mengawali tahun 2013 panasnya tahun politik berlanjut dengan pecah kongsinya Harry Tanoe (HT) dan Surya Paloh (SP) yang merupakan tokoh penting dari partai Nasional Demokrat (Nasdem). HT mengundurkan diri dari partai Nasdem karena berbeda pandangan dengan SP. Pecah kongsi antara HT dan SP ini pun berimbas kepada mundurnya beberapa kader Nasdem baik di pusat maupun daerah dari keanggotaan Nasdem.

Kegaduhan juga sempat menghoyak ketenangan di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN). Diberitakan Wanda Hamidah (WH), salah seorang politisi PAN tertangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di rumah Raffi Ahmad (RA) karena diduga ikut pesta narkoba. Meski beberapa hari kemudian WH dinyatakan bersih oleh BNN, namun tidak demikian dengan RA. Sebelum kasus ini muncul, RA juga sempat digadang-gadang akan menjadi calon legislatif dari partai PAN. Tetapi setelah kejadian ini, partai PAN mencoret nama RA dari daftar caleg PAN.

Ketenangan partai beringin juga sempat terhoyak ketika berhembus kabar bahwa Priyo Budi Santoso yang merupakan wakil ketua DPR RI dari partai Golkar ikut terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Al Quran di departemen Agama. Belum reda isu itu berhembus, rupanya bola panas kembali menghampiri PD. Sang Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan menggelapkan dana pajak.

Sehari kemudian nasib malang menghampiri PKS, sang presiden Luthfi Hasan Ishaq (LHI) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap impor sapi. LHI pun akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden PKS dan kemudian digantikan oleh Anis Matta. Tentu saja ini menjadi hentakan kuat bagi PKS, karena selama ini PKS dikenal partai bersih dan kadernya belum pernah tersangkut kasus korupsi.

Apakah bola panas ini berhenti di PKS? Rupanya belum, lagi-lagi bola panas kembali menghampiri demokrat, kini giliran Anas Urbaningrum sang ketua umum yang digoyang dari dari posisinya. Kabarnya karena elektabilitas PD yang kian anjlok dalam berbagai survei, Anas pun diminta bertanggungjawab.

Belum selesai sampai di PD, Gerindra dan Hanura pun  juga harus siap-siap menerima bola panas berikutnya. Karena saat ini santer terdengar beberapa LSM sedang gencar-gencarnya meminta pemerintah untuk mengusut kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998. Tak pelak lagi, Prabowo Subianto dan Wiranto yang merupakan tokoh sentral di partai Gerindra dan Hanura akan terkena imbasnya. Karena kedua mantan jendral itu diduga terlibat dalam pelanggaran HAM pada masa awal reformasi itu.

Jelas semua kejadian itu menjadi peringatan keras bagi setiap partai politik di Indonesia menjelang Pemilu 2014. Tahun 2013 sepertinya akan menjadi akhir karir politik para politisi yang lengah dan memiliki celah untuk dikasuskan secara hukum. Tak pandang bulu, semua partai akan mendapat jatah dalam berbagai kasus yang pada akhirnya menjatuhkan citra partai politik.

Tahun Politik 2013 tentu saja masih panjang, berbagai kasus diatas hanya pembuka tahun poltik 2013 ini. Hal tersebut harusnya menjadi peringatan keras bagi setiap partai politik agar berhati-hati menjelang Pemilu 2014. Potensi terbongkarnya kasus-kasus hukum politikus dari sejumlah partai mungkin saja akan terjadi di sepanjang tahun ini. Dan ujung-ujungnya tentu saja akan berimbas pada menyusutkan jumlah konstituen partai politik pada Pemilu 2014.

Berbagai prahara yang menimpa sejumlah partai politik di tahun ini akan menjadi bumerang baru bagi sistem demokrasi Indonesia. Dikhawatirkan hal ini akan memicu bertambahnya angka golongan putih (golput) pada pemilu berikutnya. Padahal tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu memiliki kencederungan menurun. Tetapi sepertinya hal itu tidak mendorong partai politik untuk memperbaiki kinerjanya.

Disaat partai politik masih minim kasus dan perkara saja, partisipasi peserta pemilu masih jauh dari yang diharapkan. Data dari Lingkar Survey Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa kencenderungan penuruan pemilih pada pemilu itu sudah memasuki babak yang mengkhawatirkan. Pada tahun 1999 misalnya partisipasi pemilih mencapai 93,33 persen, pemilu 2004 turun menjadi hanya 84,9 persen dan untuk pemilu tahun 2009 menembus angka 70,99 persen.

Bercermin dari fenomena penurunan partisipasi pemilih ini, dan dilihat dari semakin terkuaknya “kebobrokan” partai politik dewasan ini maka bukan tidak mungkin pada pemilu 2014 nanti partisipasi peserta pemilu hanya menyisakan angka 60 persen saja. Tentu saja angka ini buruk untuk demokrasi. Kasus korupsi yang banyak mejerat kader partai politik bahkan hingga level ketua umum jelas menjadi salah satu poin yang mempengaruhi elektabilitas parpol di pemilu 2014 yang akan datang. Celakanya kecendrungan saat ini mengarah pada generalisasi kesalahan, yaitu meskipun belum semua partai yang kadernya terlibat kasus korupsi, tetapi respon masyarakat menganggap parpol saat ini semua sama.

Kemungkinan dari akibat terjadinya kemerosotan moral partai dan hubungannya dengan partisipasi pemilu  adalah para pemilih akan memilih golput di pemilu berikutnya atau mereka akan mengalihkan suaranya kepartai lain yang minim dari kasus-kasus yang menjadi sorotan media. Tetapi peluang pemilih untuk berpindah ke partai lain sepertinya sangat kecil. Kekecewaan terhadap partai politik apa lagi yang sering berkoar-koar soal pemberantasan korupsi dan narkotika menimbulkan sifat apatisme terhadap semua parpol.

Penurunan persentase peserta pemilu di 2014 yang akan datang ditentukan oleh kinerja partai saat ini. Maka dilihat dari fenomena yang sering terjadi di masyarakat bahwa simpati rakyat akan turun terhadap partai tertentu bila terlibat perkara bahkan tanpa bukti sekali pun, maka partai politik tidak ada waktu lagi untuk main-main. Partai harus membersihkan partainya dari kader-kader yang pernah disebut dalam kasus-kasus tertentu. Bagi yang sudah ditetapkan jadi tersangka sebaiknya legowo untuk mundur atau dilengserkan saja.

Partai PKS dan Demokrat mungkin bisa menjadi pelopor kebijakan ini. Sebagai partai yang sering disoroti terhadap kasus korupsi belakangan ini, maka partai ini perlu tenaga besar untuk membersihkan partainya dari kader-kader yang disinyalir bisa memicu konflik internal partai dimasa yang akan datang.

Kebijakan “bersih-bersih” partai ini setidaknya akan memberikan bukti bahwa langkah kongkrit ini diambil untuk menegaskan bahwa partai yang dimaksud benar-benar anti terhadap tindak pidana korupsi, suap, atau pun gratifikasi.

Tahun 2013 sebagai tahun panasnya politik sepertinya akan terus bergulir. Kasus demi kasus diatas sepertinya menjadi penanda sekaligus pembuka kesadaran kita mengenai dimulainya tahun politik ini. Tahun dimana waktu yang digunakan parpol untuk membangun citra, atau sebaliknya menghancurkan lawan politiknya dengan cara yang licik. Apabila ini terus bergulir, dikhawatirkan akan berdampak bagi masa depan demokrasi Indonesia. Harusnya para politisi mengingat pepatah “terangkan api kita, tapi jangan padamkan api orang”.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s