KKN dan Budaya

Oleh: Tomi Wardana

Seiring semakin terbukanya arus informasi dan meningkatnya kebebasan pers setelah era Reformasi, semakin terang benderang praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang jamak terjadi di Indonesia. KKN telah berakar kuat dalam kepala manusia Indonesia yang melibatkan semua unsur pemerintahan dan masyarakat, seperti contohnya oknum di kepolisian, kejaksaan, kehakiman, departemen-departemen, gubernur, bupati, hingga DPR maupun DPRD.

Publik menjadi saksi, bagaimana hampir setiap harinya pers menyuguhkan berita KKN tentang aparat polisi yang disuap, jaksa yang disuap, hakim yang disuap, menteri yang korupsi, dirjen yang korupsi, gubernur yang korupsi, bupati yang korupsi, DPR yang disuap, DPRD yang korupsi, dan sebagainya.  Kesemua ini adalah realitas, bahwa KKN sejatinya telah mendarah-mendaging dalam birokrasi negara kita.

Praktik KKN seolah sudah menjadi sesuatu yang biasa terjadi di negeri ini. Mulai dari rakyat jelata, sampai petinggi negara, mulai dari mahasiswa hingga pengusaha seolah sudah mahfum dengan praktik KKN. Meski upaya untuk mengurangi praktik KKN ini sudah mulai gencar dilakukan di negri ini, namun di lapangan praktik KKN masih menjamur bak cindawan tumbuh di musim hujan.

Salah satu penyebab susahnya penanganan KKN adalah karena praktiknya yang bersifat rahasia, sehingga sangat sulit tersedia bukti hitam-putih dan menyebabkan sulit terkumpulnya data. Seandainya pun terkumpul data, kita pun kemudian berhadapan dengan gejala lain di negeri ini, data dan analisa sudah lama tidak punya daya. Bukan karena mati, melainkan karena digusur oleh uang dan senjata. Dari data soal penculikan sampai perkosaan massal, siap menanti sang saksi.

Kita ambil contoh kasus KKN yang sangat sering terjadi di masyarakat yakninya suap, kini suap dianggap sekadar menjadi mekanisme pengalihan kesejahteraan. Misalnya, dari kas perusahaan ke dompet pegawai pemerintah. Atau sebagai cara yang efisien dan efektif untuk mempercepat berbagai aturan birokrasi yang dikenal ruwet dan lamban. Maka KKN menjadi mekanisme imbalan bagi para pegawai negeri yang memang bergaji rendah.

Memang tidak mudah membedakan apakah suatu pemberian (uang, barang, fasilitas) merupakan suap, komisi, hadiah, ataukah tip. Tidak mudah pula untuk persis menunjuk apakah suatu hubungan dekat telah membentuk kolusi dalam transaksi. Watak berlapis-lapis praktik KKN mengikuti kompleksitas dan ambiguitas lapis-lapis hubungan sosial manusia.

Namun masyarakat juga tidak terlalu goblok untuk membedakan antara hadiah dan suap. Masyarakat tahu bahwa deal antara manajer keuangan perusahaan dan petugas pajak merupakan bentuk kolusi dan korupsi. Kita juga tahu bahwa kemudahan bisnis para sanak dan anak-anak pejabat merupakan hasil nepotisme. Dan kita juga tahu bahwa amplop atau kartu-kredit yang diberikan di bandara oleh pelaku bisnis kepada pejabat menjelang keberangkatannya ke luar negeri adalah ikatan transaksi (quid pro quo) yang kolusif.

Masyarakat yang bebas dari KKN memang sebuah utopia. Tidak ada negara atau masyarakat yang bebas KKN. Yang ada ialah perbedaan kadarnya saja, beberapa punya kadar yang rendah, negara lain sedang, dan beberapa lain ditandai oleh tingkat KKN yang tinggi atau sangat tinggi. Tentu, Indonesia selalu mendapat skor sangat tinggi dalam laporan tahunan badan-badan seperti Transparency International, International Country Risk, ataupun World Economic Forum. Artinya, Indonesia punya tingkat KKN sangat tinggi.

Karena tingkat KKN masyarakat indonesia selalu sangat tinggi, maka kita dengan sesukanya menyebut “sudah menjadi budaya”. Ketika mengatakan bahwa KKN sudah merupakan budaya, biasanya yang kita maksud hanyalah bahwa KKN merupakan praktik yang sangat luas, dilakukan oleh begitu banyak orang (termasuk kita). KKN bukan sebuah budaya, karena budaya memiliki pengertian yang luhur. Menurut Koentjaraningrat budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan cara belajar.

Maka sangat tidak tepatlah apabila sebuah tindakan pidana dalam tatanan hukum negara ini, hanya karena praktiknya yang sangat luas kemudian dikatakan sebagai budaya masyarakat kita. Padahal dalam hal tersebut terjadi tolak belakang makna yang berlawanan satu sama lain, dimana satu kata mengandung nilai luhur sedangkan kata lain memuat makna tindakan pelanggaran hukum.

Iklan

One comment on “KKN dan Budaya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s