Daerah Otonomi Khusus Sumatra Barat, Mungkinkah?

Oleh: Tomi Wardanamk

Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) merupakan provinsi yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera dan dikenal sebagai kampung halaman orang Minangkabau. Sudah lama provinsi ini diakui memiliki banyak kekhasan yang tidak dimiliki oleh pro­vinsi lain di Indonesia, baik dari latar belakang sejarah, budaya, adat istiadat, dan sosial kemasyarakatannya. Maka tak heran, pernah mun­cul opini untuk menjadikan Sumbar sebagai DIM (Daerah Istimewa Minangkabau). Tak ada salahnya bila sekarang saya hendak memunculkan ide untuk memunculkan opini Daerah Otonomi Khusus Sumbar. Untuk menuju ke­sana, tentu harus ada sesuatu yang istimewa yang dimiliki daerah ini.

Keistimewaan Sejarah Sumbar

Menilik sejarah Sumbar, maka akan ditemukan lika-liku sejarah yang luar biasa dari daerah ini. Disini pernah dilahirkan tokoh-tokoh na­sional, the founding father bangsa Indonesia. Deretan panjang nama tokoh nasional dan bahkan internasional lahir dari daerah ini. Untuk me­nyebut beberapa nama di­antaranya Bung Hatta, Sutan Syahrir, M. Yamin, Buya Hamka, Tan Malaka, Agus Salim, M. Natsir, Rohana Kudus, dan sejumlah tokoh ternama lainnya. Tak salah kiranya bila dikatakan bahwa inilah daerah yang paling banyak putra daerahnya berkontribusi diawal-awal berdirinya bangsa dan negara Indonesia.

Pada saat bangsa In­donesia berada dalam kondisi genting, Sumbar pun pernah “menyelamatkan” NKRI me­lalui Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).  Selama tujuh bulan nasib RI yang diproklmasikan 17 Agus­tus 1945 itu dipertaruhkan lewat pemerintahan darurat yang berpusat di Sumbar. Setelah Sukarno-Hatta di­tangkap Belanda dengan be­berapa menteri kabinet, dan DIY yang saat itu menjadi ibukota RI jatuh ke tangan Belanda, PDRI pun men­jalankan pemerintahan RI di dalam rimba Sumatra dengan cara berpindah-pindah. Saat itu kepala pemerintahan PDRI dipegang oleh Syafruddin Prawiranegara. Meski pernah menjabat kepala pemerin­tahan di republik ini, namun sayang hingga saat ini, bang­sanya sendiri masih malu-malu mengakui Syafruddin Prawiranegara sebagai seorang yang pernah memimpin bangsa ini.

Di Sumbar jualah pernah tercatat terjadinya Peme­rintahan Revolusioner Re­publik Indonesia (PRRI). Meski pada saat itu kemerdekaan telah diraih, namun pe­me­rintah pusat bersikap terlalu otoriter dan sentralis. Itulah yang melatarbelakangi ter­jadinya PRRI di Sumbar, dimana pemerintah pusat kala itu selalu bernafsu menguasai dan menundukkan daerah. Bukan mustahil hal tersebut dipengaruhi oleh budaya politik daerah asal presiden waktu itu yang sentralistis hierarkis, dimana mereka meyakini bahwa keutuhan dan ke­makmuran Indonesia ter­gantung pada kuatnya kontrol pusat.

Pada mulanya PRRI ha­nyalah sebagai tanda pe­ringatan kepada pemerintah pusat yang sudah mulai bersikap otoriter dan sen­tralistis. Namun sayang seribu kali sayang, pemerintah pusat menjawab teguran rakyat Minang kala itu dengan me­ngirim bala tentara untuk meluluh-lantakkan ranah Minang dan memburu para tokoh PRRI. Terjadilah ke­bimbangan bagi rakyat Mi­nang untuk melawan TNI yang notabene adalah saudara setanah air. Dan keputusan yang mereka ambil adalah membiarkan TNI menduduki ranah Minang tanpa per­lawanan dari rakyat Minang.

Sungguh amat disa­yang­kan, PRRI yang harusnya menjadi sejarah yang heroik bagi daerah ini, namun malah meninggalkan trauma yang mendalam bagi rakyat Mi­nang. Setelah kejadian ter­sebut Minangkabau secara perlahan tapi pasti mulai meninggalkan ranah politik, dan berupaya memasuki me­dan pembangunan ekonomi. Masyarakat politik Minang kehilangan harta yang paling berharga, yaitu sikap kritisnya terhadap penguasa. Karakter politik Minang yang dulunya menekankan desentralisasi dan egaliter dalam politik Indonesia merdeka mulai lenyap dari pentas politik nasional. Mungkin itu jualah yang menyebabkan daerah ini kini mengalami krisis tokoh politik yang bisa meng­ha­rumkan nama daerah ini di pentas nasional.

Keistimewaan Budaya dan Adat Istiadat Sumbar

Minangkabau sebagai su­ku bangsa yang menghuni Sumbar, memiliki kekhasan budaya dan adat istiadatnya. Sistem matrilineal telah lama menjadi pembeda suku Mi­nang dari suku lainnya. Adat dan budaya Minangkabau dikenal kaya akan nilai-nilai luhur. Bahkan budaya Mi­nangkabau merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan ber­pengaruh. Budaya Minang dikenal memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintetik. Hal ini menjadi anti-tesis bagi kebudayaan besar lainnya, yakni Budaya Jawa yang bersifat feodal dan sinkretik.

Selain itu di Minangkabau berkembang dua sistem adat yaitu  sistem adat Koto Piliang dan Sistem Adat Bodi Ca­niago. Sistem adat Koto Piliang merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Ketumanggungan. Ciri yang menonjol dari adat Koto Piliang adalah otokrasi atau ke­pemimpinan menurut garis keturunan yang dalam istilah adat disebut sebagai “ma­nitiak dari langit, batanggo naik, bajanjang turun”. Se­dangkan sistem adat Bodi Caniago merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Parpatih Nan Se­batang. Sistem adatnya me­rupakan antitesis terhadap sistem adat Koto Piliang dengan menganut paham demokrasi yang dalam istilah adat disebut sebagai “mam­basuik dari bumi, duduak samo randah, tagak samo tinggi”.

Keistimewaan Sosial Kemasyarakatan Sumbar

Berbicara soal kehidupan sosial dan kemasyarakatan di Minangkabau, maka sisi religiusitas masyarakatnya tak dapat kita pisahkan dari kesehariannya. Islam telah mendarah-mendaging bagi orang Minang. Bahkan, apa­bila ada orang Minang yang keluar dari Minang, maka dia tidak diakui lagi sebagai Orang Minang. Falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Ba­sandi Kitabullah (ABS SBK), Syara’ mangato, Adat ma­makai telah menjadi ke­se­pakatan antara kaum adat dan kaum agama sejak du­lunya. Artinya Islam menjadi pedoman utama bagi ma­syarakat Minang. Falsafah ABS SBK seolah telah me­ngukuhkan eksistensi Islam dalam kehidupan sosial ber­masyarakatnya, dan menjadi hal yang tak terpisahkan dalam keseharian orang Minang.

Daerah Otonomi Khusus Sumbar

Nah kini, kembali pada ide untuk untuk menjadikan Sumbar sebagai daerah oto­nomi khusus. Mungkin ke­dengarannya ide ini aneh dan sedikit nyeleneh. Pasti ada yang bertanya, mengapa pro­vinsi Sumbar dijadikan Da­erah Otonomi Khusus? Apa untungnya apabila Sumbar jadi Daerah Otonomi Khusus? Keberadaan Sumbar sebagai salah satu provinsi di In­donesia tak bisa dilepaskan dari Negara Kesatuan Re­publik Indonesia (NKRI). Dan semenjak reformasi digulirkan, negara telah memberikan otonomi daerah pada setiap provinsi. Lalu buat apalagi adanya otonomi khusus?

Kalau pertanyaannya de­mikian, tak ada salahnya bila pertanyaan tersebut kita balik. Kenapa harus ada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nangroe Aceh Da­russalam (NAD) atau Daerah Otonomi Khusus Papua? Bah­kan DIY belakangan ini juga ribut dengan RUU Keis­ti­mewaan Yogyakarta yang tak kunjung disahkan pemerintah dan DPR. Mengapa Yogyakarta tetap bersikeras ingin men­jadikan daerahnya Istemewa? Bukankah sudah berlaku otonomi daerah? Apakah keis­temewaan itu tidak me­nim­bulkan kecemburuan daerah lain?

Sejak reformasi bergulir, Otonomi daerah memang telah berlaku di Indonesia. Namun otonomi yang di­berikan pusat pada daerah selama ini masih bersifat terbatas. Otonomi yang di­berikan tidak temasuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, per­tahanan, keagamaan, serta beberapa kebijakan peme­rintah pusat yang bersifat strategis nasional. Namun demikian, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Apabila dilihat dari ber­bagai latar belakang, Sumbar tak kalah istimewa diban­dingkan dengan DIY dan NAD. Kalau DIY pernah menjadi Ibukota negara Indonesia, Sumbar pun pernah menjadi ibukota negara ketika PDRI. Bahkan saat itulah kelang­sungan NKRI dipertaruhkan. Kalau DIY istimewa karena budaya dan adat istiadatnya, apakah adat dan budaya Sumbar tidak istimewa? Bahkan boleh jadi Indo­ne­sialah yang belajar dari nilai demokrasi yang tak dapat dipisahkan dari adat Mi­nangkabau. Kalau NAD ter­kenal sebagai serambi Mekah, maka di Sumbar pun ada Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah. Bahkan Minangkabau sebagai suku yang menghuni Sumbar ter­kenal dengan falsafah ABS-SBK.

Maka dengan berbagai keistimewaan yang dimiliki daerah ini, apakah mungkin dapat terwujud Daerah Oto­nomi Khusus Sumbar? Karena pada dasarnya apa yang menjadi latar belakang dae­rah lain menjadi Daerah Istimewa ataupun Daerah Otonomi Khusus juga dimiliki oleh Sumbar. Jika Sumbar tidak bisa menjadi Daerah Otonomi Khusus maka tidak mungkin, yang menjadikan daerah lain menjadi Daerah Otonomi Khusus ataupun Daerah Isti­mewa selama ini hanyalah masalah kepentingan politik belaka dan kepandaian lobbi politik yang dimiliki daerah tersebut ke pemerintah pusat untuk kemajuan daerahnya. Dan boleh jadi, itulah yang tidak dimiliki daerah ini untuk mewujudkan Daerah Otonomi Khusus Sumbar. Walla­hu’­alam

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s